Kolaborasi Telkomsel, Bank Mandiri, Dan Linkaja Hadirkan Kemudahan Kredit Usaha Bagi Umkm

Jakpreneur siap membimbing wirausahawan melalui lima program utama untuk meningkatkan kapasitas wirausaha. Namun, setiap peserta Jakpreneur yang telah mendaftarkan diri tentunya punya tantangan atau masalah yang berbeda-beda. Ada wirausaha yang benar-benar masih dalam kategori pemula, ada juga mereka yang menemui kesulitan saat melakukan pencarian modal. Oleh karena itu, jenis bantuan yang tersedia di Jakpreneur akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fase usaha dari para peserta. Dalam rangka menyukseskan digitalisasi pengembangan UMKM, BNI juga bekerja sama dengan start up untuk penyaluran kredit dan pembentukan ekosistem finansial berbasis digital, terutama untuk klaster UMKM pada sektor produksi. Kerja sama yang dilakukan BNI dalam mengembangkan UMKM antara lain dengan PT ARUNA. Kerja sama ini berjalan dalam bidang perikanan yaitu digunakan untuk membangun ekosistem finasial konsep Rumah Nelayan Indonesia.

Pemasaran dapat dilakukan melalui pameran wirausaha, baik lokal, nasional, maupun internasional. “Perluasan PPN dengan pengurangan atas pengecualian fasilitas PPN memiliki tujuan agar lebih mencerminkan keadilan dan ketepatan sasaran,” kata Sri Mulyani. Untuk menempati kios di pasar tradisional, pedagang tetap harus mengeluarkan uang tetapi jumlahnya tak sebesar biaya sewa di pasar biasa. Selain gelontoran insentif tersebut, pihaknya juga tengah menyiapkan cara agar UMKM dapat optimal menyerap alokasi belanja pemerintah, sekaligus menjaga tingkat permintaan untuk produk UMKM.

Membuat sebuah fasilitas untuk mendukung UMKM

Pada Desember 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan. Keppres ini mengatur berbagai macam bidang yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Beberapa program bantuan UMKM nonbank, antara lain Koperasi Simpan Pinjam , Unit Simpan Pinjam , Lembaga Dana Kredit Perdesaan , Baitul Maal Wat Tanwil , Lembaga Swadaya Masyarakat , dan Kelompok Swadaya Masyarakat .

Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku usaha mikro dan usaha kecil diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk bermitra dengan usaha menengah dan usaha Besar. Kemitraan yang dimaksud mencakup proses alih keterampilan, di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan , sumber daya manusia, dan teknologi. Untuk menghadapi persaingan pasar global saat ini tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai UMKM potensial lengkap dengan kelayakan usahanya. Selanjutnya, agar terdapat peningkatan penyaluran kredit UMKM, diperlukan informasi laporan keuangan yang memadai dari UMKM baik yang telah atau belum terhubung dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tak hanya itu, kami juga memberikan pelatihan sistem operasional toko, serta mengajari mitra membuat laporan penjualan melalui dukungan program IT yang sudah tersedia,” pungkasnya. Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengatakan, TMA merupakan upaya perusahaan dalam mendukung pemerintah untuk ikut mengembangkan potensi UMKM di Indonesia. Setelah rencana dana disusun, hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan jumlah pinjaman sesuai rencana sebelumnya. Anda dapat menetapkan jumlah pinjaman sesuai dengan masa tenor agar tidak memberatkan keuangan Anda.

Apa yang sedang tren, ke mana saja pasar potensial per klaster, dan membuka ceruk-ceruk pasar baru di luar negeri sesuai klasternya. Dilansir dari internet resminya, PaDi UMKM merupakan platform yang berperan sebagai pengelola informasi terpusat dan layanan pemasaran business-to-business antara UMKM dengan stakeholder lain seperti BUMN, kementerian, perbankan, dan perusahaan logistik. Fasilitas tersebut adalah karya anak bangsa yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, yang ikut dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom. Dalam platform ini, para UMKM yang telah tersertifikasi dan masuk dalam katalog Kementerian Koperasi dan UKM bisa menjadi supplierberbagai proyek BUMN. Misalnya, proyek untuk penyediaan produk-produk seperti katering, seragam, hingga berbagai produk-produk pendukung manufaktur.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Kepala Badan POM jelaskan bahwa keliru jika ada anggapan perizinan UMKM di Badan POM mahal. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan oleh Badan POM. Ia pun mengajak UMKM untuk terus mengembangkan diri dan berinovasi. “Jangan ragu untuk mendaftarkan produknya ke Badan POM. Kami berikan kemudahan kepada UMKM.

“Kita sudah mempunyai sasaran yang tepat dan skema-skema yang cocok untuk fasilitas ini. Sebenarnya permasalahan IKM banyak tapi tidak semua ditangani Bea Cukai. Kalau yang sesuai ranah Bea Cukai kita usahan dan segera berjalan,” lanjutnya. Ditegaskan Sigit, PLB IKM bisa menjadi pasar untuk pengrajin dan yang ditunjuk sebagai PLB IKM adalah pengusaha yang mempunyai koneksi ke luar negeri sehingga mereka juga bisa datangkan calon pembeli dari luar negeri. Adapun kesulitan lain yaitu untuk penjualan atau ekspor, kalaupun ekspor akan di-branding ulang.

Aturan yang pertama mencakup empat poin penting terkait usaha kecil dan menengah, yakni penyempurnaan aturan terkait perizinan, pengembangan jasa konsultasi, peningkatan akses finansial, serta penguatan kemitraan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. Sementara aturan kedua memuat 141 tindakan langsung terkait UMKM yang dijelaskan dalam bagian lampiran kurang lebih 50 halaman. Meskipun belum secara khusus menerbitkan produk hukum mengenai UMKM, secara eksplisit dukungan pemerintah terhadap UMKM mulai tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal 12 UU ini, disebut bahwa pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk mendukung pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil.